Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong

PT. Taspen dan BRI Komitmen Tingkatkan Pelayanan Terkait Pembayaran Gaji Pensiunan PNS

PARIGI – PT.Taspen sebagai satu-satunya lembaga yang dipercayakan mengurus soal Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus berkomitmen meningkatkan pelayanan anggotanya, terutama melayani hak pensiunan.

Komitmen yang sama juga terus ditunjukan oleh PT. BRI. Sebagai salah satu Kantor yang dipercayakan membayar gaji pensiunan, BRI tetap berkomitmen memberikan pelayanan paripurna kepada para pensiunan PNS. Bentuk komitmen tersebut ditunjukan kedua lembaga itu dengan menggelar bussines gathering antara PT-Taspen dan PT.BRI dengan ratusan pensiunan PNS di Hotel Tunas Harapan Sejahtera (THS) Parigi, belum lama ini.

Pimpinan PT.Taspen Cabang Palu Moch Rohyani SE pada pertemuan itu mengatakan, sudah menjadi komitmen PT.Taspen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pensiunan. Hal itu sejalan dengan visi PT Taspen pelayanan yang memenuhi harapan. "Pelayanan yang memenuhi harapan itu sudah menjadi komitmen kami. Standarnya sangat jelas, jika terjadi kendala pada pensiunan, PT Taspen akan siap membantu melayani kapan saja,"kata Rohyani.

Menurutnya, kerjasama yang terbangun antara PT.Taspen dengan PT.BRI sudah terjalin sangat erat. "Kerjasama ini tentunya akan terus dibangun dengan meningkatkan pelayanan kepada peserta pensiunan. Makanya saya pesan kalau pensiunan ada kendala pada saat pembayaran gaji pensiunan, cepat dikomunikasikan kepada PT Taspen untuk segera diselesaikan,"ujarnya

Rohyani juga sempat menyinggung adanya informasi kenaikan gaji PNS maupun Pensiunan sebesar 10 persen. Menyikapi hal itu, PT Taspen katanya sudah bersiap-siap, jika Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata cara pelaksanaan pembayaran gaji pensiun sudah ada, Pihaknya siap untuk menyalurkan hal itu.

"Saat ini kita bersabar dulu, mudah-mudahan bulan depan sudah ada, sudah bisa dibayarkan,"katanya.

Dalam pertemuan itu, berbagai pertanyaan sempat dilontarkan oleh peserta pensiunan. Salah satu yang menarik adalah batasan para pensiunan memperoleh kredit dari BRI hanya sampai usia maksimal 70 Tahun. "Tolong hal ini dijelaskan, mengapa usia 70 Tahun keatas tidak bisa lagi bermohon kredit,"Tanya salah satu pensiunan.

Menjawab hal itu, Pimpinan BRI Cabang Parigi Ir Sutrisno MM menjelaskan, sesuai arahan dan petunjuk Pimpinan BRI pusat, pensiunan PNS yang sudah berusia 70 Tahun keatas, tidak diperbolehkan lagi bermohon kredit, dengan alasan faktor kemanusian. Sebenarnya kata Sutrisno, sebagai lembaga perbankan yang bertujuan mencari laba atau penghasilan, BRI bisa saja memanfatkan peluang itu untuk memberikan kredit dan mengambil bunga kredit kepada pemohon tersebut, namun hal itu dirasakan kurang manusiawi karena cukup memberatkan pemohon, apalagi ketika harus mengurus kelengkapan administrasinya.

Tidak hanya itu, kebutuhan finansial pemohonan kredit usia 70 Tahun keatas dinilai tidak terlalu besar. "Kalau usia 70 Tahun keatas itu kebutuhannya tidak terlalu besar lagi, apalagi jika yang bersangkutan memiliki anak yang bisa mengurus. Kami juga tidak tega dengan usia 70 Tahun harus dibebankan dengan kredit. Jadi kami bukan tidak mampu memberikan kredit, tapi tidak tega saja, alasannya semata-mata karena faktor kemanusian,"jelas Sutrisno.

Sebagai lembaga perbankan tambahnya, BRI memang dituntut untuk mencari laba sebesar-besarnya dari masyarakat, namun tidak seluruhnya peluang untuk memperoleh laba itu bisa dimanfaatkan, karena pertimbangan kemanusian. Karena itu kata Sutrsino, kerjasama PT.Taspen dengan BRI yang ditunjuk sebagai Kantor bayar gaji pensiun akan terus menjaga komitmen pelayanan itu. "Tidak hanya menampung dan melakukan pembayaran gaji pensiunan, di BRI kami juga memberikan perhatian terhadap para pensiunan dengan memberikan pengobatan kesehatan gratis, seperti yang kami lakukan beberapa waktu lalu,"tandasnya. [jep]

SKPD Diimbau Tanam Pohon

PARIGI - Bupati Parimo H. Samsurizal Tombolotutu mengimbau kepada seluruh SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Parimo, mulai saat ini menggiatkan gerakan menanam pohon. Hal itu sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Parimo terhadap pelestarian lingkungan. Imbauan itu disampaikan Samsurizal dalam sambutannya pada Upacara gabungan SKPD setiap Tanggal 17 bulan berjalan dilingkup Pemda Parimo di Halaman Kantor Bupati, belum lama ini. Samsurizal mengatakan, sebagaimana misi daerah ini yakni pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka pemerintah Kabupaten Parimo mencanangkan gerakan menanam pohon di seluruh wilayah Kabupaten Parimo dengan tema "green for all". Terkait hal itu, Samsurizal mengimbau kepada seluruh SKPD di Kabupaten Parimo melaksanakan penanaman pohon dihalaman kantor masing-masing, khususnya jenis pohon pelindung. Dia juga meminta agar setiap pejabat maupun staf di SKPD yang berulang Tahun, dapat dihadiai pohon untuk ditanam.

"Nanti pohonnya disediakan oleh BPLH. Siapa saja yang ulang tahun, baik pejabat maupun staf, harap menaman pohon di sekitar kantornya,"imbau Samsurizal. Tidak hanya itu, Samsurizal juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan penanaman pohon secara sukarela di halaman rumah masing-masing. "Capaian hasil atas pelaksanaan gerakan menanam pohon ini supaya dilaporkan secar rutin setiap triwulan kepada badan pengelolahan lingkungan hidup sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan,"imbaunya. [jep]

Tim LPSE Diminta Bekerja Profesional Menangani Sistem Tender Elektronik

PARIGI – Bupati Parimo H. Samsurizal Tombolotutu meminta kepada Tim yang menangani Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melekat di Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Parimo, agar bersungguh-sungguh melaksanakan tugas itu secara profesional dan proporsional.

"Koordinasi sebaik-baiknya dengan pimpinan SKPD penyedia barang/jasa terkait pelaksanaan lelang, sehingga proses pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada konsekuensi hukum dikemudian hari."tegas Bupati Samsurizal ketika membuka Sosialisasi dan pelatihan pengelola LPSE di Aula lantai dua kantor Bupati, belum lama ini.

Samsurizal mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negera. Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Dia menjelaskan, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ini akan lebih meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan keuangan negara. Tidak hanya itu, proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini juga dapat menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. "Oleh karena itu, hal terpenting yang harus diketahui oleh pelaku usaha adalah mengetahui website atau kode akses LPSE Parigi Moutong sehingga dapat mendaftar dan melakukan penawaran secara elektronik,"jelasnya.

Samsurizal menambahkan, kedepan akan terjadi persaingan yang bersifat kompetitif. Setiap pelaku usaha yang ikut dalam pelelangan berusaha untuk menjadi pemenang. "Oleh karena itu, tempatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan dan landasan yang kuat untuk mengambil keputusan yang terbaik,"harapnya.

Dia juga berpesan kepada peserta sosialisasi dan pelatihan, agar dapat mengikuti kegiatan itu secara sungguh-sungguh, sehingga, bisa memberi manfaat yang berarti bagi perbaikan sistem LPSE kedepan. [jep]

Tomini Ditetapkan Sebagai Destinasi Wisata Nasional

PARIGI – Warga Kabupaten Parimo boleh sedikit berbagangga, pasalnya dari puluhan ribu obyek wisata di Indonesia, Tomini yang berada di wilayah utara Kabupaten Parimo ditetapkan sebagai salah satu dari 29 destinasi daya tarik wisata Nasional. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudar) Parimo Drs I Nyoman Sriadijaya MM saat ditemui belum lama ini.

Nyoman mengatakan, Tomini yang memiliki segudang keindahan, mulai dari adat istiadat hingga penamaan teluk Tomini, mampu mensejajarkan diri dengan obyek wisata terkenal lainnya di Indonesia, seperti Borobudur, Merapi, Komodo, Toraja, Togean, Kepulauan Seribu, Bunaken hingga Gunung Bromo Tengger Semeru Jawa Timur.

Dikatakannya, sesuai rencana pembangunan kepariwisataan Nasional dan daerah, ada 29 lokasi daya tarik wisata yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal pengembangan destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kretaif Tahun 2012, salah satunya adalah Tomini.

"Sebenarnya Pemerintah Propinsi Gorontalo juga mengklaim Tomini itu sebagai kawasan mereka, yang mereka maksudkan adalah teluk Tomini, tetapi hasil presentasi di tingkat Pusat, saya tetap mempertahankan Kawasan obyek wisata Tomini yang dimaksud adalah Tomini yang terletak di Kabupaten Parimo,"sebutnya. [bil]

Zakat Profesi Belum Menyentuh Semua Pihak

PARIGI – Pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Parimo selama ini belum menyentu semua pihak. Pemberlakuan pungutan zakat infaq dan sedekah itu juga masih terbatas di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam. Padahal banyak pihak berharap zakat profesi yang selama ini dipungut dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Parimo tersebut, juga diberlakukan kepada anggota DPRD Parimo. Mengingat, selama ini perolehan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikumpukan melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Parimo belum maksimal.

"Kita kan sudah punya Perda Zakat yang dilahirkan oleh DPRD Parigi Moutong. Makanya kalau bisa, tidak hanya PNS, zakat profesi itu juga diberlakukan kepada Anggota DPRD,"kata Ketua Bazda Kabupaten Parimo, H. Muhammad Qasim Abdul Madjid ditemui belum lama ini.

Qasim mengatakan, pungutan zakat profesi kepada anggota DPRD itu sangat wajar dilakukan, mengingat gaji anggota DPRD yang begitu besar.

"Saya rasa kalau anggota DPRD mengeluarkan zakat profesi itu akan sangat membantu, mengingat gaji mereka kan juga banyak. Kalau ini bisa dilakukan, Insya Allah akan lebih banyak mustahaq yang bisa menerima,"harapnya.

Qasim mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi Bazda dalam upaya membentuk kesadaran kolektif umat untuk menunaikan zakat, yaitu dibeberapa Instansi pemberlakuan kewajiban mengelurakan zakat itu masih sebatas imbauan.

"Kendala lain juga adalah, masih ada pimpinan SKPD yang belum optimal memberikan motivasi penerapan pelaksanaan zakat profesi bagi pegawai yang beragama Islam,"ungkapnya.

Menurutnya, Bazda Parimo sebagai pemegang amanah yang dipercayakan oleh Pemerintah melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Parimo relatif berhasil melaksanakan tugasnya secara kolektif membangun kesadaran umat dalam menunaikan zakat yang pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan menurut syariah.

Pendistribusian zakat yang selama ini dilakukan meliputi program yang berbasis kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam, bantuan sandang pangan bagi fakir miskin serta bantuan pembiyaan kesehatan darurat bagi Dhua'afa. Bazda Parimo juga telah melaksankan program pengembangan ekonomi umat seperti bantuan pembiayaan tambahan modal usaha Dhu'afa serta bantuan sarana usaha Dhua'afa.

"Program lainnya yang telah dilakukan oleh Bazda adalah di bidang pendidikan, seperti bantuan biaya pendidikan bagia Dhu'afa, bantuan pendidikan siswa muslim tunas bangsa dan bantuan partisipasi operasional lembaga pendidikan Islam. Tanggal 17 Februari lalu, kami juga telah menyalurkan bantuan kepada lembaga pendidikan agama dan Masjid dengan total bantuan senilai Rp80 juta lebih,"bebernya.

Terkait dengan pengelolaan Zakat, mantan anggota DPRD Parimo itu berharap kedepan bagi masyarakat Muslim yang akan menunaikan zakat agar penyalurannya diberikan kepada lembaga pengelola zakat resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Parimo, seluruh potensi lembaga pengelola zakat harus bersatu padu mengentaskan kemiskinan melalui program sinergi dalam penyaluran kepada mustahiq, sehingga tidak tumpang tindih,"harapnya. [jep]