PARIGI MOUTONG – Pelayanan aparatur Pemerintah saat ini terus menjadi perhatian masyarakat. Guna mewujudkan pelayanan berkualitas, Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat koordinasi (rakor) bertajuk sinergi kebijakan Aparatur Sipil Negara menuju pelayanan berkualitas di Kabupaten Parigi Moutong.
Rakor yang berlangsung sehari itu dibuka secara resmi Bupati Parigi Moutong diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Parigi Moutong, Drs H Samin Latandu di aula lantai dua kantor Bupati, Rabu (7/9)
Menurut Bupati, rakor tersebut penting dilakukan dalam rangka konsolidasi pelaksanaan manajemen kepegawaian serta membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian yang professional bermartabat sebagai wujud bersama untuk membangun revolusi mental Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
Kata Bupati, jika membaca perkembangan saat ini, Pemerintah khususnya yang di dalamnya bernaung aparatrur sipil negara, tentunya dituntut untuk melakukan perubahan dengan berbagai terobosan sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah tata kelola Pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Menurutnya pada tahun 2017, sistem kepegawaian akan diatur tersendiri termasuk perbaikan sistem penggajian, remunerasi dan tunjangan jabatan. “Hal ini dilakukan untuk memperbaiki sistem kepegawaian aparatur sipil negara menuju reformasi birokrasi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan seorang aparatur profesional, yang melayani masyarakat bukan aparatur yang minta dilayani,”ujarnya.
Bupati memberikan apresiasi kepada BKD Kabupaten Parigi Moutong yang telah memprakarsai kegiatan itu. “Saya berharap para peserta rapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dan berperan aktif sehingga rakor ini menghasilkan sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi daerah ini,,”harapnya (Naskah : Aan Kurniawan/editor : Jeprin/Humas)


0
0
0
s2smodern