PARIGI MOUTONG – Angka kematian ibu dan bayi (AKI) di Kabupaten Parigi Moutong hingga saat ini masih cukup tinggi. Di Kecamatan Tinombo misalnya, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Parigi Moutong, angka kematian anak 1-5 tahun berjumlah 5 kasus, angka kematian balita 1 kasus, angka kematian anak balita 1 kasus. Sedangkan angka kematian ibu berjumlah 1 kasus.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE ketika menghadiri pertemuan Replikasi Pilot Project (Program Sakinah) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 di RSUD Tinombo, belum lama ini meminta kepada seluruh dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih bekerjasama dengan bidan desa dan puskesmas terdekat. “Ini harus kita lakukan dalam rangka menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong,”tandas Wabup.
Wabup mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sehingga masyarakat bisa sejahtera “Bagaimana kita sejahtera tentunya kita harus sehat,”ujarnya
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan tertinggi ada di kecamatan Tinombo dan Kecamatan Palasa. Berdasarkan data Bappeda, tahun 2014, angka kemiskinan di Kecamatan Tinombo 11 persen naik menjadi 13 persen pada tahun 2015. Sedangkan angka kemiskinan di Kecamatan Palasa pada Tahun 2014, 12 persen naik signifikan menjadi 16 persen pada tahun 2015. Dari dua Kecamatan tersebut katanya, kebanyakan masyarakat miskin berada di wilayah pegunungan dan pesisir pantai. “Saya melihat dan rasakan sendiri masyarakat berada di pesisir pantai mengais rezeki kadang dapat ikan kadang tidak. Insya Allah saya akan datang bersosialisasi di setiap Kecamatan dan desa-desa, saya akan mengecek desa mana yang paling tinggi kemiskinanya, supaya penanggulangan kegiatan ini terfokus di desa-desa,”tuturnya.
Kata Wabup, yang paling utama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan adalah data dan informasi yang jelas dilapangan, “Makanya saya juga akan mengecek dimana yang paling tinggi angka kematian ibu dan anak, apa penyebabnya, saya akan tanya kepala desa pasti ada penyebabnya mungkin salah satunya kurang ke Posyandu,”ujarnya
Ia juga menyebutkan, ada 9 agenda proritas Nawa Cita Presiden yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu memprioritaskan Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan. Menurutnya Program indeks pembangunan manusia umur harapan hidup di Kabupaten Parigi Moutong masih di bawah rata-rata yaitu mencapai 60,9 tahun, “Sebenarnya harapan hidup Indonesia 70,7 tahun. Kenapa demikian?, karena kita tidak menjaga kesehatan. Bagaimana kita menuju lanjut usia tentunya harus menjaga kondisi tubuh dengan baik,”ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung sehari itu diikuti para kepala desa se- Kecamatan Tinombo, bidan desa, perawat, dukun terlatih maupun tidak terlatih dan masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dr. Revi Tilaar yang juga ikut menjadi pametari pada kegiatan itu mengajak masyarakat Kecamatan Tinombo untuk mesukseskan 6 Kegiatan utama Replikasi Pilot Project. 6 kegiatan tersebut adalah, quisioner berhadiah, arisan ibu hamil, kemitraan bidan dan dukun, ambulance desa, on call, revitalisasi dan sistem rujukan. Ia meminta kepada seluruh ibu-ibu hamil utamanya yang kategori miskin sudah harus memiliki KTP. Bagi yang belum memiliki KTP diperbolehkan memakai surat keterangan domisili dari desa, “Pada tahun 2017 seluruh ibu-ibu hamil harus memiliki KTP jika melakukan Persalinan. Sementara ibu-ibu dukun, bidan desa harus mengecek di desanya siapa-siapa yang hamil di desanya untuk diberi tanda bendera. Untuk bendera hijau tandanya tidak beresiko sedangkan tanda merah sangat beresiko,”ungkapnya
Kata dr Revi, mulai 1 September 2016, bagi warga yang tidak memilki kartu KIB dan KIS akan di data Kembali. Ia meminta kepala desa untuk membantu mendata warganya. “Ini dimaksudkan agar tercapai angka kematian ibu nol,”ujarnya.
Pemerintah juga telah menyiapkan rumah tunggu kelahiran (RTK) bagi ibu-ibu hamil dari daerah terpencil yang ingin melahirkan khususnya yang ada di Kecamatan Tinombo, dan didampingi 1 orang pendamping suami atau keluarganya. Seluruh kebutuhan ibu hamil dan pendamping selama berada di rumah tunggu kelahiran akan dibiayai oleh pemerintah. “Ini merupakan program jaminan persalinan,”ungkapnya (Naskah : Rislan/Editor:Jeprin/Humas)


0
0
0
s2smodern