Pemerintahan

Bupati Parigi Moutong Percepat Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menghadiri Rapat Percepatan Pelaksanaan Program Asta Cita Presiden 3 Juta Rumah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Palu, Senin (28/9/2026).

Erwin hadir didampingi Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong Irwan dan Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Andri Wijaya. Rapat dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah H. Anwar Hafid dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Novalina, para bupati dan wali kota, kepala Bappelitbangda, serta kepala dinas perumahan dan permukiman se-Sulawesi Tengah.

Rapat tersebut membahas percepatan penyediaan hunian layak sekaligus penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sulawesi Tengah. Penanganan RTLH menjadi salah satu perhatian karena berkaitan dengan kondisi permukiman dan upaya pengurangan kemiskinan.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan penanganan RTLH sebagai bagian penting dalam upaya menekan angka kemiskinan. Penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menindaklanjuti pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan sejumlah langkah.

Pertama, memutakhirkan dan memvalidasi data RTLH. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Bappelitbangda akan merapikan data penerima manfaat secara by name by address, terutama di kawasan yang menjadi kantong kemiskinan dan wilayah terpencil.

Kedua, mempercepat proses verifikasi dan administrasi. Pemkab Parigi Moutong akan mendukung kelancaran verifikasi lapangan serta administrasi perbankan bagi warga penerima bantuan stimulan perumahan.

Ketiga, menyelaraskan program daerah 2026–2027 dengan program perumahan pemerintah provinsi melalui Program Berani Sejahtera serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.

Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan penanganan RTLH memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mengurangi kemiskinan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyambut baik arahan Bapak Gubernur. Penanganan RTLH ini sangat linier dengan upaya kita menurunkan angka kemiskinan di Parigi Moutong,” kata Erwin.

Menurut dia, Pemkab Parigi Moutong akan berkoordinasi dengan Balai Perumahan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar bantuan perumahan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kita akan berkolaborasi penuh dengan Balai Perumahan dan Pemprov Sulteng agar alokasi program bantuan rumah, baik BSPS maupun rumah jadi, dapat terdistribusi secara optimal bagi masyarakat kita yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Pemkab Parigi Moutong menyatakan pemenuhan hunian yang layak dan sehat akan dilakukan secara bertahap melalui pembaruan data, penataan program, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Program penanganan perumahan tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga mendukung upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.