Pemerintahan

Bupati Parigi Moutong Tinjau Abrasi Pantai Palasa dan Instruksikan Penanganan Segera

Abrasi Pantai Palasa
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom., meninjau langsung lokasi abrasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Sabtu (25/7/2026). Foto: Prokopim Parigi Moutong/Diskominfo

PALASA, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom., meninjau langsung kondisi abrasi pantai di Dusun I, Desa Palasa, Kecamatan Palasa, pada Sabtu (25/7/2026). Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah daerah atas pengikisan garis pantai yang mengancam permukiman warga serta infrastruktur pesisir.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi oleh Plt. Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Moh. Aflianto Hamzah, serta Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tanggul penahan abrasi yang ada saat ini sudah tidak memadai dalam menahan gelombang pasang, ditambah dengan adanya area sepanjang 250 meter yang belum memiliki pelindung sama sekali.

Bupati Erwin Burase menegaskan bahwa dinas terkait harus segera menyusun kajian teknis sebagai dasar penanganan komprehensif. “Kita akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan kajian teknis. Penanganan jangka pendek maupun jangka panjang harus segera disiapkan, termasuk penambahan ketinggian tanggul yang sudah ada serta pembangunan tanggul abrasi di lokasi yang hingga kini belum memiliki perlindungan,” ujar Bupati di sela-sela peninjauannya.

Selain kajian teknis, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan segera mengajukan usulan penanganan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat. Sinergitas antar tingkatan pemerintahan ini dinilai sangat krusial mengingat besarnya kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur pencegah abrasi yang berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir. Percepatan langkah mitigasi bencana ini diharapkan dapat menjaga keselamatan warga serta melindungi aset infrastruktur dari ancaman kerusakan yang lebih luas di masa depan.