DPRD Parigi Moutong Sampaikan Rekomendasi Hasil Pembahasan LHP BPK RI Tahun 2025
PARIGI, PARIGI MOUTONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (15/7/2026).
Rapat paripurna yang bertempat di kantor DPRD tersebut turut dihadiri langsung oleh Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, serta jajaran pimpinan DPRD, kepala OPD, dan unsur terkait. Agenda utama pertemuan ini adalah memaparkan hasil pengawasan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan instansi pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan sepanjang tahun 2025.
Ketua Pansus, Arman Lawaha, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menindaklanjuti temuan BPK RI. “Berdasarkan hasil pembahasan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah berjalan, namun masih terdapat sejumlah persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius dan tindak lanjut segera,” ujar Arman Lawaha dalam laporannya.
Dalam dokumen rekomendasi yang ditandatangani dan disaksikan langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Pansus menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap pekerjaan bernilai anggaran besar. Rekomendasi ini juga mencakup evaluasi menyeluruh atas proyek pembangunan gedung perpustakaan, penegakan disiplin terhadap pihak pelaksana yang tidak menjalankan kewajiban kontrak, serta pemberian peran lebih aktif kepada Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan khusus.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan catatan dari Pansus sebagai bahan evaluasi komprehensif guna meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Langkah tindak lanjut ini dinilai vital untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai regulasi demi memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Parigi Moutong.
