Pemkab Parigi Moutong Raih Opini WTP dan Berkomitmen Tuntaskan Rekomendasi BPK RI
PARIGI, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah pada Rabu (17/6/2026). Hadir langsung dalam agenda tersebut Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, Ketua DPRD Alfres Masboy Tonggiroh, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Kepala Bidang Pemeriksaan Sulawesi Tengah II, Coreman Maruli Tua, menekankan pentingnya tindak lanjut atas catatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pihak BPK menyoroti perlunya penguatan verifikasi RKA/DPA pada belanja modal serta optimalisasi pendapatan daerah melalui ekstensifikasi sektor pajak reklame, sarang burung walet, MBLB, dan PBB-P2.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyatakan rasa syukurnya atas capaian ini setelah sebelumnya meraih predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). “Catatan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan akan segera kami tindak lanjuti bersama seluruh OPD. Kami tetap mengharapkan bimbingan dan arahan dari BPK agar pengelolaan keuangan daerah kami selalu berada di jalur terbaik,” ujar Bupati Erwin Burase.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Alfres Masboy Tonggiroh, menegaskan komitmen legislatif untuk terus mengawal proses perbaikan tata kelola keuangan. Sesuai aturan yang berlaku, Pemkab Parigi Moutong menargetkan seluruh rekomendasi BPK akan diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari ke depan demi mewujudkan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.