Pemkab Parigi Moutong Terima Bantuan Sosial Gempa dari Lanud Sultan Hasanuddin Makassar
PARIGI, PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima bantuan sosial kemanusiaan untuk korban terdampak gempa dari Keluarga Besar Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin Makassar. Penyaluran bantuan yang difasilitasi oleh Detasemen TNI AU Mutiara Palu ini berlangsung di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (25/6/2026).
Komandan Detasemen TNI AU Mutiara Palu, Letkol Kal Suhardin, memimpin langsung tim dalam penyerahan bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan pihak BPBD Provinsi Sulawesi Tengah terkait pemetaan kebutuhan wilayah yang terdampak bencana. Pihaknya memutuskan untuk memprioritaskan bantuan ke Kabupaten Parigi Moutong karena masih memerlukan dukungan logistik mendesak pasca gempa.
Bantuan yang diserahkan meliputi 50 buah terpal, 50 karung beras kemasan 5 kg, 50 rak telur, 20 dus minyak goreng, serta 40 dus mie instan. Letkol Kal Suhardin menegaskan bahwa jenis bantuan tersebut dipilih berdasarkan hasil pendataan kebutuhan lapangan yang dinilai paling mendesak bagi para pengungsi dan korban bencana di wilayah Parigi Moutong.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Lanud Sultan Hasanuddin dan Detasemen TNI AU Mutiara Palu. “Terima kasih banyak atas perhatian dari Keluarga Besar Lanud Sultan Hasanuddin maupun Detasemen TNI AU Mutiara Palu. Semoga bantuan ini dapat segera sampai dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh keluarga-keluarga yang terdampak bencana guna meringankan beban kebutuhan dasar sehari-hari,” ujarnya dalam sambutan penerimaan bantuan.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen penuh untuk menyalurkan seluruh bantuan tersebut secara transparan dan tepat sasaran. Setiap proses distribusi logistik akan didokumentasikan dengan baik guna memastikan transparansi pelaporan kepada pihak donatur serta masyarakat terdampak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah.
