Wabup Parigi Moutong Hadiri Rakor TKPKD dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Pergub RPKD Sulawesi Tengah 2025–2029.

Palu, – Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dan berlangsung di Ruang Rapat Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (7/11/2025).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta mitra pembangunan.

“Program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujar Wagub.

Wagub juga menekankan pentingnya para wakil bupati dan wakil wali kota, selaku ketua TKPKD di masing-masing daerah, untuk memahami kondisi kemiskinan secara mendalam agar setiap kebijakan dan program dapat tepat sasaran.

“Kenapa saya dan Pak Gubernur memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu merupakan akar persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 10,92 persen atau sekitar 356,19 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih berada di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 tercatat sebesar 1,27 persen. Kabupaten Parigi Moutong menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni 71,88 ribu jiwa, dengan penurunan 0,69 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,71 persen.

“Mari kita bergandengan tangan untuk menuntaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang jitu,” ajak Wakil Gubernur.

Dalam sesi diskusi bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui zoom meeting, Wagub menyampaikan capaian dan langkah efisiensi pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“SR Sulteng mendapatkan rintisan 8 rombel yang ditandatangani di Bali dan tahun depan sudah berjalan. Kami diberi efisiensi sebesar Rp1,2 triliun, namun tetap semangat menurunkan angka kemiskinan,” ungkapnya.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Pergub RPKD Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 oleh 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, M.T., Plt. Kepala BPS Sulawesi Tengah, Imron Taufik J. Musa, perwakilan BPKP, Bank Indonesia, serta para kepala perangkat daerah dan mitra pembangunan.

SUMBER : DISKOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG.