Home
Sosialisasi Pengaplikasian Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja
Sosialisasi Pengaplikasian Analisis Jabatan Dan Analisa Beban Kerja
PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Sosialisasi Pengaplikasian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sebagai salah satu upaya pencapaian reformasi birokrasi dalam menyesuaikan jumlah, kualitas distribusi dan komposisi pegawai dalam suatu instansi dengan beban kerjanya. Bertempat di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong. Jum'at (2/2/2024).
Hadir membuka dengan resmi kegiatan itu, Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo mengatakan pelaksanaan Analisa Jabatan (ANJAB) memiliki tujuan untuk menghadirkan peta jabatan, uraian jabatan dan syarat syarat jabatan, yang sangat erat kaitannya dalam menghasilkan perencanaan pegawai yang lebih baik, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, dan remunerasi dalam hal ini pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Masih menurutnya, Analisa Beban Kerja (ABK) merupakan teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis, sehingga akan diperoleh manfaat untuk penyempurnaan sistem organisasi dan prosedur kerja. Ini dimaksudkan untuk penyusunan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan penilaian kinerja pegawai.
"Kegiatan ini merupakan upaya komprehensif Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi untuk terus berbenah dengan mengandalkan pada pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada masing-masing perangkat daerah sehingga mampu secara mandiri melakukan penyusunan ANJAB dan ABK yang mengahasilkan uraian jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan dan kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tupoksi yang ada," ungkap Pj Bupati.
Utuk Itu, selaku Pemerintah Daerah Pj Bupati berpesan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk mengikuti kegiatan itu dengan sebaik-baiknya dan berharap kerjasama dari para peserta sebagai perwakilan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk dapat segera menyelesaikan tugasnya bersama-sama.
Sumber : DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Para Camat Di Kabupaten Parigi Moutong Dapat Mobil Baru
Para Camat Di Kabupaten Parigi Moutong Dapat Mobil Baru
PARIGI MOUTONG - Prosesi penyerahan 23 mobil dinas itu dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo. Bertempat di Halaman Kantor Bupati. Jum'at (2/2/2024).
Penyerahan mobil dinas baru tersebut menggantikan mobil dinas lama selanjutnya digunakan untuk kendaraan operasional di Kecamatan, sedangkan mobil dinas yang lama akan dicabut atau dilelang karena kondisi dan umurnya sudah sangat lama.
"Konsekuensinya jika kita lakukan penyewaan kendaraan-kendaraan operasional Camat tersebut, kendaraan lama milik Pemda akan kami tarik seluruhnya kami infentalisir mana yang layak mana yang tidak layak, kalau memang sudah tidak layak akan dilelang agar dapat dipergunakan untuk kegiatan lain," ujar Pj Bupati usai melakukan serah terima mobil dinas tersebut.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati juga memastikan bahwa untuk urusan pajak, asuransi, servis dan semua biaya pemeliharaan lainnya ditangani oleh Vendor (Pihak Jual).
Lebih lanjut, Pj Bupati menyampaikan untuk sewa mobil dinas baru oleh Pemkab Parigi Moutong itu berlaku selama 11 bulan terhitung dari 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2024. Adapun besaran anggaran sebesar 6 Juta Rupiah per bulan.
Anggaran tersebut mencakup pajak, asuransi, service, dan pemeliharaan, dengan total akumulasi biaya mencapai 66 Juta Rupiah.Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan mobilitas para Camat dalam melayani masyarakat.
"Semoga bermanfaat buat teman-teman Camat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, pemantauan pesta demokrasi diwilayah Kabupaten Parigi Moutong selama satu tahun ini, kita ketahui tinggal sekitar 12 hari lagi, para Camat sudah mulai melakukan pemantauan ke TPS dan sebagainya. Nanti di bulan November tepatnya pada tanggal 27 November Pilkada Bupati dan Pilkada Gubernur mereka juga akan mobilisasi ke TPS-TPS bahkan sampai penyelenggaraan kegiatan selesai," jelasnya.
Sumber : DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Pelepasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 Kab. Parigi Moutong
Pelepasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 Kab. Parigi Moutong
PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Ketahanan Pangan meluncurkan bantuan pangan tahun 2024. Bertempat dihalaman Kantor Bupati Parigi Moutong, Kamis (01/2/2024).
Diketahui, pemberian bantuan pangan dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2024 di 178 desa dengan total jumlah bantuan 4.373,9 Ton dengan jumlah masyarakat penerima manfaat sebanyak 437.390 orang.
Sementara itu, sejumlah masyarakat yang dihadirkan pada pelepasan penyaluran bantuan pangan tersebut adalah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 155 orang yang terbagi dari 2 kelurahan yakni Kelurahan Masigi dan Kelurahan Kampal.
Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo dalam sambutannya mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk perhatian serta dukungan Pemerintah dalam menekan angka inflasi dengan bentuk bantuan pangan.
Menurutnya, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat.
Pj Bupati menambahkan, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong dapat berdampak positif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal itu merupakan langkah nyata di mana Pemerintah bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas hidup khususnya masyarakat
Kabupaten Parigi Moutong.
"Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil, serta pemenuhan kebutuhan beras masyarakat yang meningkat. Hal ini dilakukan sebagai instrumen stabilisasi harga, serta untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan," ungkap Pj Bupati.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigi Moutong, Masdin melalui laporannya menyampaikan evaluasi pelaksanaan penyaluran secara teknis dilapangan akan dilakukan secara berkala melalui rapat para Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Parigi Moutong.
Masih dikesempatan yang sama, Masdin menggungkapkan data utama yang digunakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut adalah :
1. Data Pensasaran, Percepatan, Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (PPPKE) sebagai data utama.
2. Data Keluarga Resiko Stunting (KRS), Data Pendamping Dinas PP dan KB sebagai data pendamping.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Data Pendamping Dinas Sosial.
Turut hadir mendampingi Pj. Bupati, sekaligus secara simbolis menyerahkan bantuantersebut yaitu Wakapolres Parigi Moutong Kompol Nana Taryana, S.Sos, Danramil 1306-08 Parigi Kapt Inf. Syamsur Alam, Kejaksaan Negeri Parigi Kasie Intel Irwanto, SH dan Kepala Perum Bulog Olaya Andika.
Sumber : DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Reviw Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Parigi Moutong 2023
Reviw Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Parigi Moutong 2023
PARIGI MOUTONG - Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, melaluli Bagian Pemerintahan mengelar acara Reviw Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Parigi Moutong 2023 bertempat di aula lantai 2 kantor Bupati Parigi Moutong. kamis (1/2/2024).
Hadir membuka dengan resmi kegiatan itu, Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo melalui sambutanya mengatakan LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun Anggaran.
Ditambahkannya, dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD dan data yang dituangkan dalam LPPD wajib diferivikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.
"Dalam tahapan penyusunan LPPD Kabupaten Parigi Moutong, penyediaan data dukung indikator kinera dalam LPPD menjadi kewenangan tim penyusun LPPD Kabupaten Parigi Moutong yang beranggotakan seluruh Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan Pemerintahan," jelasnya.
Lebih lanjut Pj Bupati menyampaikan pada pelaksanaannya, masih terdapat banyak data dukung dalam indikator kinerja LPPD tidak dapat dipenuhi oleh seluruh Perangkat Daerah pelaksana dan terdapat data dukung yang tidak memenuhi kriteria data dukung yang telah ditentukan sehingga tidak memiliki nilai capaian kinerja.
Perlu diketahui dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 Kabupaten Parigi Moutong mendapatkan skor 2,3658 yang masuk dalam kategori "Rendah" nilai itu menempatkan Kabupaten Parigi Moutong di posisi 4 (empat) terendah di Provinsi Sulawesi Tengah.
"Saya harapkan dengan kehadiran PLH. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri RI bersama tim dalam pelaksanaan reviu LPPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023, seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dapat meningkatkan pemahamannya terkait penyajian data dukung indikator kinerja dalam laporan LPPD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 sehingga mampu meningkatkan nilai capaian kinerja Kabupaten Parigi Moutong dalam pelaksanaan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Evaluasi Kinerja Dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kemendagri RI, Imelda mengatakan kedatangannya ke Daerah untuk memastikan seluruh tim baik penyusun Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah yang me-review, agar memastikan seluruh data yang dilaporkan adalah data-data yang benar dan valid yang dapat diterima Kemendagri.
Dikatakannya LPPD itu memuat banyak kinerja urusan Pemerintahan, urusan Kinerja Pemda, pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan SPM dan saat ini LPPD masuk pada tahapan pelaporan melalui Sistem Informasi LPPD yang bisa di laksanakan dari 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024.
"Kalau di tahun lalu pada saat sosialisasi launching LPPD sistem ini kami masih memberikan kesempatan perbaikan di pertengahan tahun, di tahun ini kesempatan untuk perbaikan kami tidak berikan lagi kami anggap 3 bulan sudah cukup untuk seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan seluruh laporan bersamaan melalui Sistem Informasi LPPD yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah," jelasnya.
Hadir mendampingi Pj. Bupatii, Asisiten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Adrudin Nur, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Mohammad Yasir.
Sumber : DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Asisten I Bidang Pemerintah Dan Kesra Hadiri Rapat Tahunan Keluarga Sengkanaung Nusa Utara
Mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Asisten I Bidang Pemerintah Dan Kesra Hadiri Rapat Tahunan Keluarga Sengkanaung Nusa Utara
PARIGI MOUTONG - Hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra,. Adrudin Nur membuka secara resmi Rapat Tahunan Keluarga Sengkanaung Nusa Utara, bertempat di Gedung Serbaguna GKST. Kamis (1/2/2024).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo dalam hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra, Adrudin Nur mengatakan salah satu kunci yang dibutuhkan untuk pembangunan Daerah adalah kerja sama dan kolaborasi antara masyarakat dan seluruh Stakeholder terkait, karena hanya dengan kerja sama dan kolaborasi, semua kekurangan dapat tercover.
"Pemerintah Daerah juga membutuhkan aspirasi dari masyarakat untuk diolah dan di aplikasikan dalam pembangunan daerah, salah satunya dengan semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang lahir dan berkembang serta banyak memberikan kontribusi nyata, baik ide maupun gagasan atau saran berkualitas bagi pemerintah untuk pembangunan daerah ini," ujarnya.
Dikatakannya, guna mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong yang terdepan dengan sumberdaya manusia yang berdaya saing, memang bukanlah hal yang mudah, disamping butuh kepemimpinan yang kuat dan berkarakter, Pemerintahan juga membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang intens dari semua stakeholder pembangunan, termasuk dukungan Legislator, Birokrasi, Pers, Ormas, LSM, Swasta, serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi salah satunya yaitu Kerukunan Keluarga Sengkanaung Nusa Utara Kabupaten Parigi Moutong.
Lebih lanjut dikatakan, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, sangat diyakini bahwa orang yang tergabung dalam kepengurusan Kerukunan Keluarga Sengkaunang Nusa Utara Kabupaten Parigi Moutong diisi oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas yang dipercaya mampu menjalankan tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab.
sebelum menutup sambutannya Andrudin Nur menyampaikan beberapa hal pada kegiatan rapat tahunan itu yakni :
1. Wujudkanlah hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang kokoh yang dibangun atas nilai-nilai kebersamaan yang harmonis, dengan selalu mempererat hubungan silaturahmi serta kerjasama yang baik antar sesama keluarga sengkanaung terlebih lagi dengan etnis masyarakat lainnya dimanapun berada.
2. Buatlah program-program yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah. sebab, kerukunan keluarga seperti itu sangat besar
peranannya dalam memberikan kontribusi bagi suksesnya program pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong.
3. marilah bersama kita rajut tali persaudaraan diantara kita semua tanpa memandang suku, agama dan ras dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan.
4.Mari bersama kita sukseskan gerakan 3 T (Tanam Cabe, Tanam Toga dan Tanam Parigata) di pekarangan rumah dan di kebun PKK, sebagai bentuk bagian dari pengendalian inflasi dan mendekatkan pasar ke dapur bersinergi dengan program aku hatinya PKK atau amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman.
Sumber: DINAS KOMINFO KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Halaman 2 dari 350