Home
DPRD Parimo Tetapkan Raperda dan Pengesahan Anggaran 2024
Parigi Moutong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka menyampaikan hasil kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2024 dan Laporan Badan Anggaran DPRD atas hasil pembahasan Anggaran Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2024 pada masa persidangan III tahun 2023, di Gedung DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Selasa (31/10/2023).
Hadir mewakili Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo, Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan atas kerjasama yang telah terbangun selama ini dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong.
Menurutnya, kerja sama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terus terpelihara menjadi modal besar dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan daerah begitu pun dalam pembahasan bersama baik Raperda maupun penyampaian aspirasi dari masyarakat yang semuanya bertujuan untuk kemajuan Kabupaten Parigi Moutong
Dia berharap semoga prodak hukum yang telah dihasilkan anggota DPRD di tahun 2024 nanti dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Parigi Moutong.
"Saya juga mengapresiasi Badan Anggaran DPRD yang telah bekerja keras atas kecermatan, ketelitian, kesungguhan dalam menelaah seluruh substansi Anggaran, sehingga pembahasan Anggaran APBD Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2024 berjalan dengan baik dan pada hari ini dapat kita sepakati bersama," pungkasnya.
Masih di kesempatan yang sama, menyatakan, catatan, saran, dan kritikan dalam penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda dan Anggaran tahun 2024 tersebut akan dijadikan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti dalam upaya bersama untuk menghasilkan Raperda yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
"Menjadi harapan besar kita bersama apa yang diceritakan dalam menyusun Raperda serta penetapan Anggaran Tahun 2024 tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong," tutupnya.
Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pihak Legislatif dalam hal ini Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Eksekutif diwakili Setda Kab. Parigi Moutong, terhadap hasil Program Pembentukan Daerah dan hasil Pembahasan Anggaran Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024.
Rakor Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting
Parigi Moutong - Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023,
Sekda Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran yang menyampaikan sambutan Pj Bupati Richard Arnaldo mengatakan sebagaimana yang diketahui bersama bahwa Stanting merupakan salah satu masalah gizi yang dihadapi Indonesia.
"Percepatan penurunan Stunting, merupakan kegiatan prioritas daerah dan juga Nasional yang sejatinya menjadi momentum strategis untuk manata kembali pelayanan khususnya yang berkaitan pelayanan kesehatan ibu dan anaknya, poli gizi terpadu, air minum dan pendidikan anak usia dini agar perlindungan sosial agar lebih terpadu." tandasnya, Rabu (1/11/2023).
Dikatakannya, sampai dengan saat ini Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) telah banyak melaksanakan kontragensi program penurunan Stanting di Kabupaten Parigi Moutong
"Olehnya itu dalam pengembangan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Parigi Moutong saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh, mengingat tujuan dari pada rapat ini untuk memusatkan program atau kegiatan Stanting di tahun 2024," ujarnya.
Dipaparkannya, kesediaan program dan praktik menejemen layanan analisis situasi dilakukan untuk mengenali permasalahan dalam integrasi introfen gizi spesifik maupun sensitif pada kelompok sasaran analisis situasi, diharapkan dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal diantaranya:
Memproritaskan alokasi sumber daya yang dikelola Kabupaten bagi layanan cakupan interfensi gizi terintegrasi, Memproritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses 5 kelompok sasarannya interfensi gizi terintegrasi, Meningkatkan integritas sistem manajemen data dalam membuat keputusan alokasi program stanting, Menentukan kegiatan pemuatan dan pemberdaya Pemerintah Kecamatan dan Desa atau pula peningkatan integrasi layanan.
Sebelum mengakhiri sambutan Pj Bupati, Sekda menyampaikan beberapa hal terkait wewenangnya sebagai Wakil Ketua 1 Tim Percepatan Penurunan Stanting (TPPS) di Kabupaten Parigi Moutong yakni pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan data.
"Perlu saya ingatkan setajam apapun dan sebanyak apapun program yang kita laksanakan dan kita tetapkan tampa didukung dengan data yang akurat dan falid tetap hasilnya tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik begitu juga dengan sebaliknya data falid data akurat tidak didukung dengan program secara matang dan terintegrasi serta tertera dengan baik maka hasilnya juga tidak akan baik jadi dua hal ini yang sangat dibutuhkan data, perencanaan harus berjalan dengan baik," ungkapnya.
Terakhir Sekda berpesan agar mengikuti kegiatan itu secara aktif sehingga informasi diperoleh dapat di informasikan di OPD masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi dengan harapan untuk percepatan program penurunan stanting di Kabupaten Parigi Moutong.
Bersama 193 Pj Kepala Daerah, Richard Arnaldo Dengarkan Arahan Presiden Jokowi di Istana
Foto: Staf Kepresidenan
Parigi Moutong - Penjabat Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo bersama 193 Pj kepala daerah yang terdiri dari Pj Gubernur sebanyak 23 daerah, Pj Bupati sabanyak 133 daerah dan Pj Wali Kota sebanyak 37 Kota, menghadiri sekaligus mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Senin (30/10/2023).
Berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal Rapat Koordinasi (Rakor) Pj Kepala Daerah tentang pementapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pengoptimalisasian implementasi program strategis Nasional, seluruh Pj Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia mendapat arahan langsung presiden yang didampingi oleh sejumlah kementerian terkait beserta kabinet Indonesia Maju.
Dalam arahannya Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu strategis di antaranya ketidakpastian ekonomi global yang sering uncreditable, kenaikan suku bunga Amerika yang mempengaruhi Negara berkembang sehingga terjadinya Capital outflow atau keluarnya modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung (direct investment) maupun secara tidak langsung (indirect invesment).
Jokowi juga mengungkapkan, atas Perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan kekeringan di tujuh provinsi terdampak El Nino, sehingga mempengaruhi produksi beras dan ketahanan pangan di Indonesia.
“Kebutuhan Impor pangan terjadi kendala, terdapat 22 Negara yang telah membatasi ekspor ke Negara lain dengan alasan menyelamatkan kebutuhan Pangan rakyat dan negaranya. Dunia tidak sedang baik-baik saja, hal ini harus perlu diketahui oleh seluruh kepala Daerah,” ujarnya.
Lanjut ia mengatakan Terjadinya Perang antara Rusia dan Ukraina serta krisis kemanusiaan di palestina akibat invasi yang dilakukan oleh Israel sehingga memicu keterpurukan ekonomi dan ancaman kelaparan, mengakibatkan Negara Timur tengah dikhawatirkan akan menaikkan harga minyak bumi dan dampak kenaikkan harga minyak ini disinyalir mempersulit pasokan minyak dunia dan berakibat naiknya harga BBM di Indonesia dengan diikuti kenaikan harga transportasi dan kebutuhan pokok
Menurutnya, dengan Kenaikan Beras 19,8 %, perlu upaya yang kongkrit bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi dan meredam kenaikan bahan pokok pangan agar inflasi dapat dikendalikan.
“Saya ingatkan kepada seluruh Pj Kepala Daerah agar mengecek dan turun langsung ke pasar-pasar. Pastikan stok pasokan dan stabilitas ekonomi lancar, jangan terjebak dengan rutinitas serta administrasi birokrasi saja,” tegasnya.
“Saya akan mengecek langsung angka inflasi seluruh Daerah, untuk provinsi 1,1% – 3,5%, dan kabupaten/kota 1,1% -5,2%, itu tergolong baik,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnivian mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap Pj Kepala Daerah, di antaranya, menjaga inflasi harga pangan, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanganan stunting.
“Bukan hanya itu, Pj Kepala Daerah harus mampu menangani dampak El Nino, lakukan gerakan cepat jika terjadi kekeringan air dan kebakaran hutan. Lakukan penanganan konflik sosial serta ciptakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang netral dan membantu pelaksanaan pemilu dalam hal penyedian sarpras dan pemberian dana hibah daerah untuk pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CASN Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021
PARIGI MOUTONG - Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021. Simak Informasi resminya dengan Klik dan Download Disini.
Halaman 12 dari 350