Berita Kabupaten
Parigi Moutong, - Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong gelar Kampanye Mandatory Halal, di Pasar Sentral Tagunu Parigi, Sabtu (18/3/23).
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Parigi Moutong Drs H Sudirman Tjora mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi atau kampanye produk halal ini untuk Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan di dua tempat yaitu di pasar sentral Tagunu ini dan di Bolano Lambunu.
H Sudirman Tjora berharap para pelaku usaha atau pemilik usaha baik usaha menengah kecil bisa tergugah hatinya untuk mendaftarkan diri agar nantinya mendapat sertifikat produk halal dan supaya tidak terkena sanksi pada tanggal 17 Oktober 2024.
"Mumpung hari ini kementerian agama dan penyuluh agama yang ada di Kabupaten Parimoini khususnya di eks Parigi ini melaksanakan kegiatan ini untuk menyampaikan hal yang terkait dengan usaha yang kita upayakan untuk memperoleh produk halal ini," kata H Sudirman Tjora.
'’Nah, untuk pembuatan sertifikasi halal ini tidak dipungut biaya atau gratis, sehingga mari kita gunakan kesempatan ini bagi yang memiliki usaha mudah-mudahan hari ini bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat produk halal," imbuhnya.
Sudirman juga mengatakan saat ini penyuluh dari kementerian agama sudah siap untuk melayani para pemilik usaha untuk mendaftarkan diri didalam kegiatan ini.
"Tentunya produk halal ini banyak manfaatnya bagi kita yang memiliki usaha kecil, dan menengah di manapun kita berada menjual makanan, minuman dan sebagainya, menyembelih hewan sapi kambing dan sebagainya. Kalau kita sudah memiliki sertifikat produk halal insya Allah kita tidak ada lagi rasa was-was atau takut," ujarnya.
Ketika kita memiliki sertifikat produk halal ini insya Allah usaha kita akan berjalan dengan lancar, tambahnya.
H Sudirman Tjora menyampaikan bahwa Majelis Ulama Indonesia menekankan kepada para pemilik usaha, mana kala nantinya belum datang mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat halal ini tentunya nanti akan ada sanksinya berlaku mulai dari tanggal 17 Oktober 2024.
"Jadi, ini juga tentunya diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk semua yang belum sempat hadir pada hari ini nanti kelanjutannya juga akan dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong," tutupnya.
Sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi Sulastri Sahibu, yang dalam hal ini membacakan pidato dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal.
Disampaikan, kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat yang mana menjadikan hal ini juga masuk dalam program prioritas Kementerian Agama.
"Hari ini akan menjadi awal bagi Indonesia dalam rangka mensukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia, dengan terlibatnya seluruh lapisan masyarakat di 1.000 titik lokasi di Indonesia untuk dapat menyampaikan pesan-pesan mandatory atau kewajiban sertifikat halal pada penahapan pertama yang mulai berlaku pada Oktober 2024, khususnya produk makanan, minuman hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman," terang Sulastri Sahibu.
Sulastri Sahibu mengatakan, dalam rangka mensukseskan penahapan pertama kewajiban sertifikat halal Pemerintah memberikan kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis atau Sehati untuk Satu Juta Sertifikat bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema pernyataan pelaku usaha. "Hal ini sebagai upaya kita dalam rangka percepatan implementasi sertifikasi halal," katanya.
Menurutnya, Kementerian Agama menjadi contoh bagi percepatan program ini dengan mewajibkan sertifikasi halal seluruh produk dan kantin di lingkungan satuan kerja kementerian agama serta melakukan edukasi mendorong dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk di lingkungan kementerian agama.
"Menyambut Ramadhan 1444 H saya juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman sebelum 17 Oktober 2024. Jika sampai 17 Oktober 2024 belum bersertifikat halal maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan UU yang berlaku," jelasnya.
"Terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kewajiban sertifikasi halal ini diberlakukan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki usaha baik mikro, kecil, menengah maupun besar untuk segera mendaftarkan produknya dan untuk UMK saya ajak untuk memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal gratis yang ada di kementerian agama melalui BPJPH maupun kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah," pungkasnya.
Parigi Moutong - Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian surati Kementerian Sekretariat Negara, sebagai tindak lanjut permohonan menghadiri Festival Durian Tingkat Internasional di Kabupaten Parimo oleh Presiden Joko Widodo
Hal ini disampaikan Bupati Samzurizal pada kegiatan rapat persiapan Festival Durian di Rumah Jabatan Bupati Parigi Moutong, Jumat (17/03/2023).
Bupati Samsurizal, meminta Laporan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ivent Festival Durian yang telah melakukan koordinasi dan konsultasi di sejumlah Kementrian terkait.
"Saya minta seluruh OPD yang telah berkoordinasi ke Kementerian agar segera melaporkan hasilnya. Untuk tim yang yang diwakili Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) agar segera mengumpulkan seluruh pelaporan terkait profil dan justifikasi Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten Durian," ujarnya
Samsurizal mengatakan, sesuai arahan Presiden bahwa Kabupaten/kota diminta untuk memaksimalkan potensi dan keunggulan Daerah masing-masing dan menyusun Master Plan yang memiliki visi pengembangan Pertanian serta Agribisnis.
Olehnya, Samsurizal mengimbau kepada seluruh OPD khususnya kepada dinas terkait agar segera mematangkan persiapan sesuai petunjuk dari Kementerian Pertanian yang telah melakukan identifikasi dan peninjauan langsung pada tanggal 8 dan 9 Maret.
"Dari hasil peninjauan tersebut tentunya ada sejumlah catatan maupun masukan terkait teknis kegiatan ini. Tolong hal ini disikapi dengan serius mengingat persiapan dan waktu yang ada semakin mepet (dekat), kita perlu mengambil langkah-langkah strategis guna mengejar progres yang telah ditargetkan baik dari segi infrastruktur dan pendukung lainnya sehingga dapat dipresentasikan dengan baik dan mendapat penilaian positif dari Presiden," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Sekertaris Dinas TPHP, Nurhidayah dalam Laporannya mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, produksi Durian di Kabupten Parigi Moutong sebesar 30,542 Ton dengan luas panen 2.083 Hektare yang tersebar di enam (6) sentra yaitu Kecamatan Torue, Kasimbar, Toribulu, Tinombo Selatan, Parigi Selatan, Dan Sausu. Hal ini juga didukung dengan keadaan geografis Daerah Parigi Moutong yang dilalui garis Khatulistiwa yang menyebabkan durian dapat dipanen sepanjang tahun tanpa harus menghadirkan teknologi atau rekayasa buah.
"Sedangkan panen raya berkisaran di bulan Juni sampai Juli, pengembangan durian varietas montong yang menjadi Icon Parigi Moutong sudah secara intensif sehingga memenuhi preferensi pasar/konsumen," terangnya.
Nurhidayah menjelaskan, Varietas Durian yang dikembangkan di Kabupaten Parigi Moutong antara lain Durian Montong, Musang king, Durian Hitam, Matahari, Super tembaga, Bawor, Petruk dan Durian Lokal Raja. Dan jenis Durian lokal lainnya yang belum teridentifikasi jenisnya, dari sejumlah jenis diatas didukung dengan pemasaran yang cukup baik.
"Hal ini terbukti dengan kerjasama Pemerintah Daerah dan tiga Perusahaan eksportir buah antara lain dari PT. Indo Fruit, PT. Agro Semesta dan PT.Laris Manis Utama dipasarkan kesejumlah kota seperti jakarta, surabaya, kalimantan bahkan kemanca negara seperti China," jelasnya.
"Tentunya Pemerintah Daerah membuat rangkaian acara yang akan dikerjakan dengan melibatkan lintas sektoral, serta keikutsertaan sejumlah Daerah di indonesia yang notabenenya adalah Daerah Sentra Durian dan sejumlah negara yang memiliki kesamaan potensi Durian," pungkasnya.
Dari hasil persentase tersebut Bupati Samzurizal optimis bahwa penyelenggaraan festival ini yang bertajuk 'Durian Parigi Moutong Go Internasional' akan mendapat perhatian khusus dari Presiden dan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong sehingga layak untuk dijadikan iven Internasional.
Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan antara lain pencanangan Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten Durian, Penyerahan 1.500 sertifikat tanah kepada petani, parade/gebyar durian, bisnis matching, temu pelaku bisnis/talkshow, temu pelaku usaha, kontes durian unggulan, pameran hasil olahan durian, bazar benih durian, field trip kekebun durian serta agenda tambahan penanda tanganan kerjasama lintas Sektoral dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pemasaran serta ekspor.
Parigi Moutong - Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Provinsi Sulteng di tahun 2022 angka Kasus stunting di Kab. Parimo 27,4 persen. Angka tersebut lebih rendah dari data sebelumnya tahun 2021 yakni 31,7 persen.
Penurunan angka kasus penyakit gagal tumbuh pada anak itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong, Zulfinasran Tianso saat kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Selasa (14/2023).
Penurunan jumlah stunting di Kab Parigi Moutong ini terbilang cukup bagus.
Dikatakannya, berdasarkan data stanting Kab Parigi Moutong dimana pada tahun 2019 jumlah kasus stunting 4.093, pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah kasus stunting menjadi .3805, pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan kasus stunting menjadi 2858, dan pada tahun 2022 jumlah kasus stunting menjadi 2378 bayi dan anak.
"Berarti ada penurunan angka stunting dari tahun ke tahun, dimana jumlah kasus stunting yang sudah teratasi saat ini sejumlah 4948 bayi dan balita," jelasnya.
Diungkapkannya, kesuksesan penurunan kasus stanting dari tahun Ketahun itu berkat kerja keras dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan.
"Kami dalam hal penanganan kasus stunting masuk pada poin ke tiga misi Kepala Daerah Kab Parigi Moutong yaitu memajukan kualitas layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing, dimana penanganan stunting berada dalam misi ke tiga ini," pungkasnya.
Parigi Moutong - Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Parimo Ir. Lewis terima bantuan Asistensi rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial, di Aula Mako Tagana Dinas Sosial Parigi, Kamis (16/3/2023).
Bantuan Atensi dilakukan secara simbolis oleh Pelaksana Harian (Plh) Kemensos RI Sentra Nipotowe Palu Hanafi Ke Pemda Parimo yang diterima langsung Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Lewis, kemudian diserahkan kepada penerima manfaat penyandang disabilitas di Kab. Parimo berupa Bantuan Kebutuhan Dasar dan Kewirausahaan dengan total senilai Rp76.247.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
Dalam arahan Lewis menyampaikan sambutan Bupati mengatakan bahwa atas nama pemerintah daerah Kabupaten Parimo dirinya mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada Kemensos RI Sentra Nipotowe Palu bersama dengan Dinas Sosial Parimo yang telah mengagas kegiatan ini.
Kita ketahui bersama bahwa Asistensi Rehabilitasi Sosial merupakan Program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kemensos RI yang berkaitan dengan pemberian layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Lanjut Lewis mengatakan bahwa rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
Menurutnya, bantuan seperti ini sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan bagi mereka yang penyandang disabilitas. Sehingga seluruh penerima bantuan tersebut dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik.
“Saya berharap agar bantuan atensi di Kabupaten Parimo ini mampu meningkatkan keberfungsian sosial bagi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial guna untuk menunjang aktivitas penyandang disabilitas agar bisa mandiri secara ekonomi,” ucapnya.
Parigi Moutong - Rapat Koordinasi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik se-Sulawesi Tengah dibuka secara resmi Gubernur Sulteng diwakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sulteng, Mohammad Nizam, di Gedung Serbaguna, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Senin (13/3/2023).
Rakor digelar selama tiga hari sampai 15 Maret 2023 tersebut, mengusung tema "Melalui Revitalisasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kita Tingkatkan Transformasi Pemerintahan Berbasis Digital".
Membacakan amanat tertulis Gubernur Sulteng, Mohammad Nizam menyampaikan, selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada panitia Rakor dan terkhusus untuk Kabupaten Morowali selaku tuan rumah diselenggarakan kegiatan.
Menurutnya, Rakor tersebut memiliki peran strategi dalam rangka terciptanya sinergitas program dan kegiatan yang terarah dan terukur, guna memperkuat peran dan fungsi Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik di Sulteng.
Dia juga menjelaskan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya,” katanya
"SPBE juga dapat meningkatkan keterpaduan dan efisien sistem pemerintahan, memangkas biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi, yang membuat proses kerja lebih efektif dan efisien. Sehingga SPBE mengarah pengembangan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan pengguna SPBE," ujarnya.
Selain itu, dalam era transformasi digitalisasi saat ini dapat memudahkan untuk menerima berbagai informasi, namun disisi lain juga menjadi tantangan dan masalah, seperti pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
Sehingga, perlu kesiapan aparatur Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, untuk menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi, yakni melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman lewat pelatihan maupun Bimtek.
"Mari terus membangun sinergitas yang harmonis antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta mitra kerja terkait yang berpikirlah ke jalur informatika, guna mewujudkan Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju. Semoga melalui Rakor ini dapat tercipta kolaborasi dan sinergitas antara PPID baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga mampu mewujudkan "Sulteng Informatif 2026," harapnya.
Sementara itu, atas nama Pemkab Morowali, Sekda Yusman Mahbub mengucapkan selamat datang bagi peserta Rakor, sekaligus menyampaikan terimakasih karena telah mempercayakan Bumi Tepe Asa Moroso menjadi tuan rumah diselenggarakannya kegiatan tersebut.
"Kami Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Morowali bangga, karena beberapa bulan terakhir ini menjadi sasaran pertemuan-pertemuan seperti Rakor yang diselenggarakan di Morowali. Termasuk juga daerah yang menjadi tujuan studi banding oleh beberapa kota yang ada di Indonesia," ujarnya
Dalam kesempatan itu juga, Yusman Mahbub menyampaikan, bahwa Kabupaten Morowali merupakan daerah investasi tertinggi di Sulteng. Sehingga kedepannya Morowali akan menjadi daerah kebanggan bagi Provinsi Sulawesi Tengah yakni dengan sasaran atau penyerap tenaga kerja.
"Kami harap Bapak Gubernur Sulteng bisa memfasilitasi seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Sulteng untuk dapat duduk bersama, dalam rangka mengkoordinir tenaga kerja khususnya yang ada di wilayah Sulteng, guna dapat memenuhi kebutuhan kawasan industri yang ada Morowali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.
Pada tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Aswin Saudo menjelaskan, kegiatan Rakor ini digelar untuk menjadi fokus dalam mengoptimalkan penetapan SPBE di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah agar dapat berjalan dengan baik.
"Dalam pelaksanaan Rakor ini juga akan dihadirkan pemateri. Semoga melalui kegiatan ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama dalam mendorong terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di seluruh wilayah Sulteng," ujar Aswin, juga selaku Sekretaris DKIPS Sulteng.
Pada akhir kegiatan pembukaan Rakor DKIPS Se-Sulteng tersebut ditutup dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Kabupaten/Kota Se-Sulteng, dengan Government Public Relations Televisi (GPR TV) Kementerian Kominfo
Penandatangan tersebut bertujuan guna meningkatkan sinergitas antar lembaga dan mendukung penyebaran informasi yang positif dan mendidik dalam rangka pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
Dalam pelaksanaan Rakor Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Se-Sulawesi Tengah tersebut di hadiri, Bupati Morowali diwakili Sekda, Drs. Yusman Mahbub, M.Si, Kadis DKIPS Sulteng, Sudaryano R Lamangkona, Para Kadis atau perwakilan DKIPS Kabupaten/Kota Se-Sulteng, Unsur Forkopimda Morowali, dan Insan Pers.