Berita Kabupaten
PARIGI MOUTONG – Dipenghujung Tahun 2016, Bupati Parigi Moutong, H Samsurizal Tombolotutu melantik ratusan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di halaman rumah Jabatan Bupati, Sabtu (31/12). Mereka yang dilantik adalah jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb sebanyak 22 orang, jabatan administrator eselon III sebanyak 70 orang dan jabatan pengawas sebanyak 400 lebih.
Khusus jabatan pengawas dilantikan sore hari, sementara jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator dilantik jelang malam pergantian tahun, usai dzikir dan doa bersama. Pelantikan kali ini ada dua pejabat Eselon III yang mendapat promosi ke jabatan pimpinan tinggi pratama eselon IIb, yaitu H Amir Sarifudin MSi yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu Inspektur di Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong, dilantik menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Pejebat eselon III lainnya adalah Ir Muhammad Irfan, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Bappeda Kabupaten Parigi Moutong, dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Pengembangan Kawasan dan Wilayah Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Parigi Moutong.
Bupati Parigi Moutong dalam sambutannya menegaskan kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk tidak terlibat sedikitpun dalam tindak pidana korupsi. Menurutnya sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), sehari saja pejabat divonis bersalah oleh pengadilan, maka yang bersangkutan dipecat sebagai pegawai. “Saya perlu mengingatkan hal ini agar saudara-saudara jangan coba-coba terlibat dalam tindak pidana korupsi. Saya juga mengingatkan ini pada diri saya,”kata Samsurizal.
Ia juga mengatakan, bahwa pelantikan kali ini belum sepenuhnya memenuhi keinginan seluruh pegawai, karena masih banyak yang belum mendapatkan pos jabatan. “Jumlah pegawai sangat banyak, sementara pos jabatan terbatas. Oleh karena itu bagi yang belum dilantik harap bersabar, insha Allah pelantikan berikutnya bisa dilantik,”ujarnya (Naskah : Aan Kurniawan/Humas)
Editor : Jeprin
PARIGI MOUTONG – Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diinstruksikan kepada seluruh Kementerian maupun lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam proses pembangunan. Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE ketika membuka bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di aula Kantor Bappeda, Selasa (6/12).
Lebih lanjut dikatakan, pengarusutamaan adalah upaya strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan- hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya Kesetaraan dan keadilan gender.
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih ada, untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. “Oleh karena itu, proses perencanaan dan penganggaran harus responsif gender,”kata Badrun Nggai.
Menurutnya, komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui pelaksanaan strategi pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan.
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan. “Secara yuridis strategi tersebut telah diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,”ungkapnya
Pengarusutamaan gender bertujuan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah, mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.
Bimbingan teknis tersebut menghadirkan nara sumber dari Universitas Tadulako Palu Dr Andi Darmawati Tombolotutu dan Dra. Ritha Safitri M.Si yang menyampaikan materi seputar analisis dan kebijakan pengarusutamaan gender dan data terpilah dan anggaran responsif gender. Bimtek tersebut diikuti 40 orang peserta dari SKPD Kabupaten Parigi Moutong. (Naskah : M. Dalil/Humas)
Editor : Jeprin
PARIGI MOUTONG – Elsye Dayoh (60) warga Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi nampak sumringah saat menerima santunan kecelakaan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan senilai Rp151 juta. Elsye Dayoh merupakan ahli waris dari almarhum Thomas Matheos, suami Elsye yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja beberapa waktu lalu.
Ia menerima santunan kematian dari BPJS dengan rincian Rp.144 juta santunan, biaya pemakaman Rp3 juta dan santunan berkala senilai Rp4 juta 800 ribu. Total Rp. 151.800.000. Almarhum Thomas Matheos meninggal Kecelakaan pulang dari tempat Kerja di Proyek Tindaki.
Santunan itu diserahkan secara simbolis Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE pada acara rapat koordinasi BPJS bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, di aula lantai dua kantor Bupati, Selasa (29/11).
Wakil Bupati H Badrun Nggai pada kesempatan itu sangat mengapresiasi program BPJS ketenagakerjaan. “Saya kira Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat baik untuk kita ikuti, khususnya para nelayan dan petani. Jika kita sudah masuk anggota BPJS ketika suaminya melaut dan mendapat musibah, tentunya BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kematian yang jumlahnya lumayan besar, seperti yang sudah diperoleh ibu Elsye,”ujarnya
Badrun menambahkan, pada tahun 2017, Pemkab Parigi Moutong akan mempertimbangkan agar seluruh honorer atau pegawai tidak tetap bisa menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan, sehingga mempunyai jaminan di hari tua.
Ia berharap seluruh SKPD bisa membangunMoU bersama BPJS ketengakerjaan sehingga semua pegawai honorer bisa tercover masuk BPJS, seperti yang telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, “Seluruh honorer Sat Pol PP di Kabupaten sudah masuk anggota BPJS ketenagakerjaan, tinggal yang di Kecamatan belum. Saya berharap tahun 2017 kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan ini bisa diikuti juga oleh SKPD yang lain,”harapnya
Sementara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, Zulkarnain Nasution mengatakan, program BPJS ketenagakerjaan ini bersifat umum dan semua masyarakat berhak mendapatkan program BPJS berupa jaminan hari tua, jaminan santunan kematian dan jaminan kemandirian. Ia berharap seluruh buruh, nelayan, petani maupun honorer di Kabupaten Parigi Moutong bisa masuk anggota BPJS ketenagakerjaan dengan cara mendaftar sebagai anggota BPJS. (Naskah : Rislan/Humas)
Editor : Jeprin
PARIGI MOUTONG - Devi Sri Hardianti yang diutus Kabupaten Parigi Moutong mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di ajang Pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia (P3MI) di Jakarta, dinobatkan sebagai putri pariwisata maritim nasional tahun 2016. Atas prestasi itu, Devi berhasil memboyong tropy dan uang pembinaa senilai Rp10 juta dari Yayasan Dharma Ayu Bahari (YDAB). Grand Final ajang Pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia (P3MI) dilaksanakan di geladak KRI Surabaya-591 yang sandar di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (30/11) malam. Khusus untuk Putra Maritim Indonesia Pariwisata Maritim diraih Fedri Ramadhani dari Provinsi Sumatra Barat.
Putri Maritim Indonesia diraih oleh Zalika Fajrin dari Provinsi Sumatra Selatan. Sedangkan Putra Maritim Indonesia diraih Zihni Ihkamuddin dari Provinsi Jawa Tengah. Runner Up I Putra Maritim Indonesia diraih Ahmad Mujadid Rizky Wardana dari Yogyakarta dan runner Up I Putri Maritim Indonesia diraih Ghina Maulia Rahim dari Provinsi Sumatra Barat. Runner Up II Putra Maritim Indonesia diraih Reizsa Yoga Setiawan dari Jatim dan Runner Up II Putri Maritim Indonesia Ni Putu Cintya Kriss Jayanthi dari Provinsi Bali.
Ajang Pemilihan Putra Putri Maritim Indonesia (P3MI) 2016 yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Ayu Bahari (YDAB) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI AL, Yayasan Hang Tuah dan Assosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI).
Dilansir dari laman Maritim News.com, Pembina P3MI Laksamana (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno SH mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim wajib memberikan kesadaran kepada para generasi muda agar memahami bagaimana membangun, menjaga serta mengelola bangsa dan negara Indonesia dengan visi maritimnya.“Ya kegiatan ini sesuai dengan program kerja pemerintah Indonesia untuk menanamkan budaya maritim yang merupakan salah satu aspek pembangunan maritim,” ujar mantan Kasal tahun 2008 itu.
Lebih lanjut, Tedjo menerangkan bahwa peserta telah diberikan pelatihan di Markas Batalyon 6 Brigade 2 Marinir Cilandak selama 10 hari untuk dibekali pelatihan karakter, sikap, etika moral, kedisiplinan, nasionalisme, wawasan kebangsaan, public speaking, kepribadian, pengetahuan tentang kemaritiman, entrepreneur bidang maritim, lingkungan hidup, pengelolaan sumberdaya maritim, serta pemahaman tentang visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Soal pembiayaan, mantan Menko Polhukam ini menyebutkan kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri dan sumbangan beberapa donatur swasta non pemerintah/kementerian.“Saya sangat melarang kepada panitia untuk meminta dana ke kementerian-kementerian. Kita hanya meminta dukungan moril saja dan itu saya buktikan dengan swadaya kita bisa jalan,” tandasnya. Di akhir penjelasannya lulusan AAL tahun 1975 ini menyatakan para peserta akan diwajibkan membantu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi poros maritim dunia. “Mereka harus memasyarakatkan visi maritim pemerintah baik di pusat maupun daerah,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kabupaten Parigi Moutong, Dra Hj, Noorwachida Prihatini S Tombolotutu yang ikut mendampingi Devi mengaku bersyukur, wakil Sulawesi Tengah bisa meraih predikat 10 besar diajang itu dengan menyandang gelar putri pariwisata maritim nasional 2016. “Prestasi yang diraih Devi Sri Hardianti ini sangat membanggakan dan tentu mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus lagi Kabupaten Parigi Moutong di tingkat nasional,”ujar Noorwachida saat dihubungi, usai kegiatan itu, Rabu (30/11) malam.
Noorwachida mengaku akan menjadikan tolak ukur keberhasilan Devi kali ini dan akan melakukan persiapan yang lebih baik lagi kedepan. Persiapan yang dimaksud adalah memberikan pembinaan, pelatihan dan wawasan intelegensia para duta maritim Kabupaten Parigi Moutong. “Keberhasilan yang sudah dicapai Devi itu akan dijadikan contoh edukasi bagi para putra putri berbakat di Kabupaten Parigi Moutong,”tandasnya (Humas Pemkab)
Editor : Jeprin
PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ikut merespon dinamika sosial yang terjadi di tanah air saat ini. Seruan Presiden RI kepada seluruh anak bangsa untuk tetap menjaga kebhinekaan direspon oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan menggelar Apel kebhinekaan di halaman kantor Bupati, Selasa (29/11). Apel yang diikuti sejumlah tokoh lintas agama dan etnis itu ditandai dengan pembacaan deklarasi kebhinekaan Songu Lara Mombangu (Satu hati satu tekad membangun-red). Selain tokoh lintas agama dan etnis, deklarasi kebhinekaan itu juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Parigi Moutong.
Pembacaan Deklarasi Kebhinekaan itu dipimpin langsung oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Parigi Moutong, H. Jalil G Bua. Usai deklarasi, seluruh peserta apel kebhinekaan membubuhkan tanda tangan diatas selembar kain putih.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Nggai SE dalam sambutannya mengatakan, apel kebhinekaan itu dimaksudkan untuk merajut hubungan persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik indonesia (NKRI). “Melalui apel khebinekaan ini pula, saya harpakan kita jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang hanya menyesatkan kita,”tandasnya.
Kata dia, saat ini banyak kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan isu sara, jika tidak behati-hati maka masyarakat akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan bersama. “Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran dengan menjunjung tinggi kebhinekaan, kemajemukan, adat istiadat, sosial budaya, toleransi antara masyarakat dan sesama umat beragama sebagai pilar kesatuan dan kesatuan demi keutuhan negara kesatuan republik indonesia,”ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta apel untuk menjaga persatuan songu lara mombangu yang selama ini telah berjalan dengan baik di Kabupaten Parigi Moutong dan terus melakukan berbagai terobosan yang sifatnya membangun. “Mari kita tingkatkan kehidupan yang harmonis, sejuk, dinamis, cinta kasih antar sesama umat beragama sehingga Parigi Moutong menjadi kabupaten yang dapat dibanggakan oleh daerah-daerah lain,”harapnya (Naskah : M Arif/Humas)
Editor : Jeprin